Restorasi Meiji

Sebelum masuknya bangsa asing, Jepang menerapkan politik isolasi yang berlangsung sejak pemerintahan Shogun Tokugawa pada abad ke-17. Tujuannya adalah untuk menghindari pengaruh dari dunia luar, dan takut dengan masuknya pedagang-pedagang asing akan membawa serta imperialisme. Akibatnya Jepang tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan bagi bangsa barat, Jepang sangat strategis sebagai tempat untuk transit dan tempat pemasaran barang-barang hasil produksi.

Pada tahun 1846 Amerika Serikat, oleh Komodor Biddle pernah mencoba membuka perdagangan dengan Jepang, tetapi gagal. Kemudian pada tahun 1853 Komodor Matthew Perry datang dengan membawa pasukan mengancam kepada Jepang untuk membuka pelabuhannya untuk bangsa asing. Pemerintah Jepang meminta waktu satu tahun untuk berunding. Pada tahun 1854, Perry datang kembali dengan 7 buah kapalnya dan berhasil memaksa Jepang untuk menandatangani Perjanjian Shimoda (30 Maret 1854) yang menetapkan pembukaan pelabuhan Shimoda dan Hakodate untuk bangsa asing.

Akibat peristiwa ini di Jepang muncul kelompok-kelompok anti-Shogun yang menganggap golongan Shogun lemah karena berani menjual tanah airya kepada bangsa asing. Kelompok anti Shogun yang terdiri dari para daimyo dan memihak kepada Tenno, menolak ikut menandatangani perjanjian itu. Pada tahun 1863 terjadi kerusuhan di Selat Shimonoseki. Untuk menumpas kerusuhan ini maka Inggris, Prancis, Belanda, dan Amerika bergabung dan menyerbu Shimonoseki hingga dapat dihancurkan. Akibat kekalahan itu, Jepang mulai sadar akan ketertinggalannya, bahwa mereka tidak dapat menolak bangsa asing yang memiliki senjata lebih modern.

Di lain sisi, pertentangan antara Tenno dengan Shogun semakin meningkat dan menjurus pada perang saudara. Untuk menghindari perang di antara orang Jepang sendiri, akhirnya pemerintahan Shogun Yosinobu menyerahkan kekuasannya pada 19 November 1867.

Pada tanggal 14 Desember, Tenno Meiji memegang tampuk kekuasaan tertinggi sebagai kaisar, dan segera mengadakan gerakan pembaharuan yang terkenal dengan nama “Restorasi Meiji”. Gerakan pembaharuan ini meliputi segala bidang, yaitu:

Bidang Politik

Langkah pertama yang diambil adalah memindahkan ibukota dari Kyoto ke Tokyo yang lebih strategis. Bentuk negara diubah menjadi monarkhi konstitusi, dengan pembagian kekuasaan menjadi tiga (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Selain itu dibentuk pula Parlemen. Feodalisme dihapuskan. Daimyo dijadikan sebagai pegawai negeri dan tanah-tanah yang mereka kuasai diserahkan kepada Tenno. Pada 11 Februari 1890 UUD disahkan oleh Tenno. Dibuat pula lambang negara yaitu bendera Kinomaru dan lagu kebangsaan “Kimigayo”. Tokoh yang berjasa dalam pembaharuan bidang politik ialah Ito Hirobumi. Parlemen Jepang disebut Diet/Gikai, yang terdiri dari Majelis Rendah (House of Rperesentative) dan Majelis Tinggi (House of Councillors). Kabine bersifat Parlementer yang bertanggung jawab pada Parlemen. Kaisar dijadikan sebagai simbol dan kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri.

Bidang Militer

Angkatan perang Jepang dibangun secara modern. Angkatan Darat dibentuk dengan mencontoh Jerman, Angkatan Laut meniru Inggris. Tiap warga negara yang berumur 20 tahun wajib mengikuti latihan militer dan setelah itu dikirim ketempat perbatasan yang berbahaya. Separuh anggaran biaya negara digunakan untuk memperkuat angkatan perang Jepang. Pembangunan angkatan darat dierahkan pada keluarga Daimyo Coshu, sedangkan pembangunan angkatan laut diserahkan pada keluarga Daimyo Satsumo. Menjadikan Spirit Bushido yang dulu dimiliki oleh para samurai menjadi semangat militer. Contoh Spirit Bushido yaitu berjuang sampai titik darah penghabisan, setia kepada negara, lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Pembangunan bidang militer juga ditandai dengan pembentukan departemen pertahanan yang disebut Gunbatsu. Tokoh yang berjasa dalam pembangunan militer ialah Yamagata.

Bidang Pendidikan

Jepang mencontoh pendidikan cara Barat yang dianggap lebih modern. Wajib belajar untuk anak 6 tahun digalakkan bagi semua penduduk Jepang. Negara dibagi menjadi 8 daerah pendidikan, setiap daerah diberi 32 sekolah menengah dan 1 perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah Jepang mengirim pemuda Jepang untuk belajar dan sekolah di luar negeri. Tokoh yang berjasa dalam pembangunan pendidikan Jepang ialah Sakuma Sozan.

Bidang Ekonomi

Modernisasi perekonomian di lakukan dengan mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri dan mengimpor peralatan industry modern. Industri tekstil maju dengan pesat dan segera menjadi saingan bagi Inggris dalam pasar tekstil di Asia. Selain itu, dibangun juga industri senjata dan peralatan perang. Pada periode 1868–1900, terjadi lonjakan pertumbuhan penduduk sebesar 25%, yaitu dari 32 menjadi 40 juta jiwa. Dari gejala ini Jepang menyadari bahwa dalam jangka panjang wilayahnya tidak akan mampu menampung pertambahan penduduk yang meningkat dengan pesat, sehingga dibutuhkan tempat atau koloni baru untuk menampung penduduk Jepang. Bidang pertanian yang menjadi dasar perekonomian dikembangkan secara intensif dengan mengembangkan ulat sutra dan perkebunan teh. Perkembangan ekonomi Jepang menimbulkan kelompok industri raksasa yang disebut Zaibatsu yang berasal dari Kuge (bangsawan istana) dan Chonin (warga kota). Mereka menguasai bidang perekonomian dan ikut terjun dalam bidang politik.